Lpk | Jakarta – Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Salfius Seko menilai pemberian pensiun seumur hidup kepada anggota DPR yang hanya menjabat
Mahkamah Konstitusi (MK) Memutuskan Wartawan Tidak Dapat Langsung Dituntut Pidana
Lpk | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan wartawan tidak dapat langsung dituntut pidana atas karya jurnalistiknya. Putusan ini merupakan tanggapan MK
PEMILIK MEREK KELAS 41 SAH SECARA HUKUM, TIDAK DAPAT DIKRIMINALISASI
Lpk | Madiun – Edy Rudyanto sebagai Advokat praktisi hukum memberikan pandangan bahwa pemilik Merek Kelas 41 yang isinya dijelaskan dalam Hak
Pemerintah Tegaskan Prioritas Pengisian Jabatan Sipil Tetap Untuk ASN
Lpk | Jakarta – Prioritas pengisian jabatan sipil tetap diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kemudian dibuka juga kesempatan kepada prajurit
Tim Humas PSHT Cabang Sidoarjo Digembleng Pusat Madiun
Lpk | Sidoarjo – Tim Humas PSHT Cabang Sidoarjo kembali dikirim untuk masuk ke dalam “Kawah Candradimuka” dengan mengikuti Diklat Humas Level
Uji Materi UU Polri, Celah Rangkap Jabatan Anggota Polri Aktif
Lpk | Jakarta – Ujі UU Pоlrі kembali diajukan ke Mаhkаmаh Konstitusi (MK). Advоkаt Christian Adrіаnuѕ Sihite dkk mengajukan permohonan реngujіаn mаtеrііl
Advokat Christian Sihite Gugat Celah Rangkap Jabatan Anggota Polri Aktif
Lpk | Jakarta – Ujі UU Pоlrі kembali diajukan ke Mаhkаmаh Konstitusi (MK). Advоkаt Christian Adrіаnuѕ Sihite mengajukan permohonan реngujіаn mаtеrііl tеrhаdар
Cegah Hidupnya Dwifungsi, Pemohon Gugatan UU TNI di MK Prajurit Aktif Harus Kembali ke Barak
Lpk | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian materiil terhadap Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Permohonan Aturan Anggota TNI Aktif Duduki Jabatan Sipil Diperbaiki
Lpk | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian materiil Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3
Sidang Gugatan UU TNI di MK, H. ETAR Tegaskan Prajurit Aktif Kembali ke Barak
Lpk | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyidangkan perkara pengujian Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
- Sebelumnya
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.