Lpk | Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menetapkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sebagai pilar utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Meski mengalami penyusutan kuantitas akibat keterbatasan fiskal, fokus utama tetap diarahkan pada rehabilitasi fisik Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) demi menjamin standar mutu pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Wor Windari, mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran ini, pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp1,12 miliar yang dikhususkan untuk membenahi enam SMPN dengan tingkat kerusakan paling signifikan.
Wor Windari tidak menampik adanya penurunan jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, hal ini merupakan imbas dari penyesuaian kemampuan keuangan daerah yang memaksa pemerintah melakukan kurasi ketat terhadap sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan penanganan darurat.
“Jumlah sekolah yang direhab tahun ini memang tidak sebanyak tahun lalu. Total anggarannya sekitar Rp1,1 miliar dan dialokasikan untuk enam SMPN yang kondisinya paling membutuhkan penanganan,” ujar Wor Windari saat memberikan keterangan, Sabtu (7/2/2026).
Walau secara volume menurun, ia menegaskan bahwa setiap rupiah dialokasikan secara presisi sesuai kondisi riil di lapangan, mulai dari rehabilitasi sedang, berat, hingga pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
Berdasarkan data Disdikbud, berikut adalah rincian enam sekolah yang menjadi sasaran prioritas APBD 2026, SMPN 4 Jombang, Rp 198 juta, pembangunan ruang kelas (RKB), SMPN 1 Diwek, Rp 198 juta Pembangunan Kelas Baru (RKB), SMPN 2 Ploso, Rp 150 juta, Rehabilitasi Laboratorium Saint, SMPN 1 Jombang, Rp 32 juta, Rehabilitasi Ruang UKS, SMPN 2 Jogoroto, Bagian dari total, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah, SMPN 2 Sumobito, Bagian dari total, Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah.
“Jika ditotal, keseluruhan anggaran rehabilitasi enam SMPN pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp1.122.000.000,” urai Wor lebih lanjut.
Selain mengandalkan kas daerah, Pemkab Jombang masih menaruh harapan pada bantuan eksternal. Wor menyebutkan bahwa sejumlah sekolah di Jombang juga masuk dalam radar program revitalisasi dari pemerintah pusat.
Namun, hingga saat ini, pihaknya masih dalam posisi menunggu kepastian mengenai daftar sekolah yang akan mendapat kucuran dana dari pusat tersebut.
“Program revitalisasi dari pemerintah pusat masih ada, tetapi sekolah mana saja yang mendapatkan bantuan masih menunggu pengumuman resmi,” pungkasnya.
Langkah taktis ini diharapkan mampu menjawab tantangan keterbatasan daya tampung siswa dan meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik melalui lingkungan kerja yang lebih representatif di Kabupaten Jombang.
Reporter : Yanti
