Lpk | Jakarta – Maraknya kemunculan berbagai Organisasi Advokat (OA) di tanah air dinilai memicu lemahnya pengawasan profesi dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai pencari keadilan. Untuk menjamin perlindungan hukum yang maksimal bagi klien, pembentukan Dewan Etik Profesi Advokat dalam satu wadah tunggal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi.
Peneliti hukum, H. Edy Rudyanto., S.H. MH., yang akrap disapa Haji Etar, atau Abah Etar., menegaskan bahwa sistem multi-organisasi saat ini telah menciptakan celah hukum dalam penegakan disiplin profesi. Tanpa adanya satu standar pengawasan yang terpusat, masyarakat berada pada posisi yang rentan saat berhadapan dengan oknum advokat yang tidak profesional.
”Banyaknya organisasi advokat saat ini menimbulkan kerentanan serius bagi masyarakat.
Ketika terjadi pelanggaran etik atau malpraktik oleh oknum advokat, klien sering kali bingung ke mana harus melapor. Lebih jauh lagi, sanksi yang dijatuhkan oleh satu organisasi tidak memiliki daya ikat lintas organisasi,” ujar Haji Etar, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, ketiadaan sistem pengawasan satu pintu membuat oknum advokat yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian di satu wadah dapat dengan mudah berpindah dan kembali berpraktik melalui organisasi advokat lainnya. Praktik semacam ini dinilai merusak marwah advokat sebagai officium nobile (profesi yang mulia) serta mengancam hak konstitusional klien untuk mendapatkan pendampingan hukum yang berintegritas.
Selain persoalan sanksi, Haji Etar juga menyoroti disparitas standar rekrutmen, mulai dari penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) hingga ujian profesi yang berbeda-beda di tiap organisasi. Perbedaan standar ini berdampak langsung pada ketimpangan kualitas layanan hukum yang diterima publik.
”Kita tidak bisa membiarkan standar kualitas dan etik profesi hukum terpecah-belah. Terlepas dari dinamika jumlah organisasi advokat yang ada, penegakan kode etik harus berada di bawah satu atap yang independen dan berwibawa,” tegasnya.
Sebagai solusi konkret, Haji Etar mendorong para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga peradilan, hingga pimpinan organisasi advokat, untuk segera merumuskan pembentukan Dewan Etik Profesi Advokat tunggal.
”Peran dewan etik satu wadah ini sangat krusial sebagai benteng perlindungan klien. Jika seorang advokat terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dan dicabut izin beracaranya, putusan tersebut harus tercatat dalam sistem terpadu, berlaku secara nasional, dan mengikat seluruh organisasi advokat tanpa terkecuali,” pungkas Haji Etar.
Dengan hadirnya Dewan Etik tunggal, diharapkan akuntabilitas dan transparansi profesi advokat dapat terjaga, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia semakin menguat.
Haji Etar adalah peneliti hukum yang berfokus pada kajian sistem peradilan, etika profesi hukum, dan perlindungan hak-hak pencari keadilan di Indonesia.
Reporter : Aditay
