Lpk | Tulungagung – pada tanggal 11 Februari 2026 menjadi catatan sejarah bagi pemerintah kabupaten Tulungangung dalam dunia Pendidikan. Ratusan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) membanjiri gedung DPRD Tulungagung. Rabu (11/2/2026).
Hal tersebut Bukannya merayakan status baru sebagai ASN, akan tetapi membawa catatan sejarah bagi pemerintah kabupaten Tulungangung. Ratusan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) menuntut kesejahteraan yang semakin terabaikan setelah peralihan status dari honorer.
para guru mengawal jalannya hearing antara perwakilan guru dengan Komisi A DPRD Tulungagung. Situasi di luar gedung DPRD terlihat dipenuhi oleh para pendidik (guru ) yang menuntut keadilan salah seorang Aksi kepada awak media mengungkapkan sebuah nada kekecewaan yang begitu mendalam. Perubahan status dari honorer menjadi PPPK Paruh Waktu ternyata membawa dampak negatif bagi pendapatan para guru.
Ketika masih berstatus honorer, para guru yang memiliki sertifikat pendidik jam mengajar cukup bisa mengantongi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sekitar Rp satu juta sekian per bulan. Namun setelah Adanya pergantian status menjadi PPPK Paruh Waktu, tunjangan kami justru nol.
kami sebagai guru berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya mencetak dunia pendidikan maju dan berkualitas. Dengan tanggung jawab yang begitu besar, namun untuk menghidupi keluarga saja sangat sulit. Jiwa kami sepenuhnya kami pertaruhkan, akan tetapi keluarga kami dirumah menderita kelaparan,” ucapnya Dengan nada kecewa.
Gaji sebesar tigaratus ribu sekian Tanpa tambahan Tunjangan belum lagi Kondisi dilapangan semakin sulit pada Saat ini, guru PPPK Paruh Waktu jenjang SD hanya menerima upah sekitar tigaratus lima puluh ribu per bulan. Sementara untuk jenjang SMP, upah yang diterima berada di angka empat ratus ribu rupiah. Jumlah nilai ini yang diterima bersih tanpa ada tunjangan tambahan lainnya. sesuai data yang telah tercatat lebih kurang ada enam ratus guru di wilayah Kabupaten tulungagung yang nasibnya masih tergantung akibat dari kebijakan tersebut.
Empat Tuntutan Harga Mati Dalam audiensi di ruang Komisi A DPRD Tulungagung para guru melayangkan tuntutan yang mencakup Kenaikan upah bagi PPPK Paruh Waktu disesuai standar kebutuhan hidup, dan dilaksanakan realisasi bagi PPPK angkatan 2023 yang masih tertunda, ada kepastian fasilitas tabungan perumahan bagi seluruh jenjang PPPK dan Pembayaran Tunjangan profesi guru seratus persen dan tanpa diskriminasi antara PNS dan PPPK.
Reporter : Mujiono
