Lpk | Jombang – Pendataan dan pengawasan keberadaan warga negara asing (WNA) yang bekerja di Kabupaten Jombang menjadi perhatian, terutama menyangkut kesesuaian administrasi kependudukan, alamat domisili, serta legalitas izin tinggal yang dimiliki.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang menjelaskan bahwa penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi WNA dilakukan melalui proses pencatatan setelah yang bersangkutan datang langsung ke kantor Dispendukcapil.
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Jombang, Drs. Masduqi Zakaria, M.Si., melalui Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Mufattichatul Ma’rufah, S.H., mengatakan, WNA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dengan alamat Jombang harus datang secara langsung untuk melakukan pencatatan dan memperoleh SKTT.
“Masa berlaku SKTT umumnya menyesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas yang diterbitkan pihak imigrasi, biasanya selama satu tahun,” kata Mufattichatul saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, apabila ditemukan WNA yang tidak memiliki dokumen keimigrasian, penanganannya bukan menjadi kewenangan Dispendukcapil.
“Tugas Dispendukcapil lebih berfokus pada administrasi kependudukan, termasuk pencatatan dan penerbitan SKTT bagi orang asing. Sementara pemeriksaan dokumen keimigrasian maupun penindakan terhadap dugaan pelanggaran izin tinggal merupakan kewenangan instansi imigrasi,” jelasnya.
Terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di sejumlah perusahaan atau pabrik di Kabupaten Jombang, Mufattichatul menyebut Dispendukcapil menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang dikoordinasikan oleh pihak imigrasi.
Koordinasi juga dilakukan dengan instansi yang membidangi ketenagakerjaan, terutama berkaitan dengan perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing menggunakan KITAS beralamat di Kabupaten Jombang.
“Koordinasi juga dilakukan dengan instansi yang membidangi ketenagakerjaan, terutama apabila terdapat perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing menggunakan KITAS dengan alamat di Kabupaten Jombang,” ungkap Mufattichatul.
Sementara itu, terkait kemungkinan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan yang mempekerjakan WNA, Mufattichatul menegaskan bahwa kewenangan pembentukan Tim Pora maupun pelaksanaan pengawasan berada pada pihak imigrasi.
“Dukcapil dalam struktur koordinasi tersebut hanya berperan sebagai anggota tim sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi,” lanjutnya.
Mufattichatul juga menjelaskan bahwa pelaporan KITAS kepada Dispendukcapil tidak secara otomatis menjadi dasar penerbitan SKTT apabila WNA yang bersangkutan belum datang langsung untuk menjalani proses pencatatan.
Ia menambahkan, Dispendukcapil tidak memberikan sanksi apabila pelaporan tersebut belum disampaikan secara tertulis kepada instansinya.
Penjelasan tersebut menunjukkan adanya pembagian peran administratif antara Dispendukcapil dengan instansi lain dalam menangani keberadaan orang asing di daerah.
Di satu sisi, Dispendukcapil menjalankan fungsi pencatatan administrasi kependudukan melalui penerbitan SKTT. Di sisi lain, pengawasan legalitas izin tinggal menjadi ranah imigrasi, sedangkan aspek penggunaan tenaga kerja asing berkaitan dengan kewenangan instansi ketenagakerjaan.
Keberadaan tenaga kerja asing di lingkungan perusahaan dan industri di Kabupaten Jombang membutuhkan pengawasan yang terkoordinasi.
Hal ini penting untuk memastikan aspek administrasi kependudukan, izin tinggal, serta ketentuan penggunaan tenaga kerja asing berjalan sesuai peraturan.
Karena itu, sinergi antara Dispendukcapil, imigrasi, dan instansi ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam memastikan pendataan serta pengawasan WNA berjalan optimal.
Terpisah, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Jombang, Hesti Hermawati, menyampaikan bahwa jumlah warga negara asing (WNA) yang tercatat dalam data instansinya mencapai 151 orang. Namun, dari jumlah tersebut, baru 74 WNA yang telah terdaftar secara resmi.
Hesti menjelaskan, data jumlah WNA tersebut juga disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setiap kali ada pertemuan maupun rapat koordinasi yang membutuhkan informasi terkait keberadaan warga negara asing di Kabupaten Jombang.
Bukan tanpa alasan, “Di setiap ada pertemuan atau rapat dengan Kesbangpol, mintanya data kekamif khususnya di Disdukcapil Jombang “, Tandasnya.
Reporter : Yantie
