Lpk | Sidoarjo – Tensi Memanas di Berbagai Daerah, Seruan Boikot bayar Pajak Meluas, diberbagai wilayah, Kondisi Darurat Kepercayaan maayarakat dan publik, Seruan untuk berhenti membayar pajak kini menjadi perbincangan hangat di berbagai pelosok Negeri.
YALPK Soroti dan sebut Gerakan yang berawal dari akar rumput ini menjalar cepat lewat pesan berantai dan diskusi di pasar-pasar tradisional, menciptakan keresahan sekaligus tantangan besar bagi otoritas pajak.
Ketua Umum Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen (YALPK) menilai fenomena ini sebagai bentuk “puncak gunung es” dari kemarahan kolektif masyarakat. Ia menegaskan bahwa narasi “Stop Bayar Pajak” bukan sekadar gertakan, melainkan cerminan hati nurani warga yang merasa terabaikan. 18/02/2026.
“Ini bukan lagi soal teknis administrasi, ini soal rasa keadilan. Rakyat sudah sangat muak melihat kontrasnya gaya hidup pejabat dengan realita hidup warga yang cari makan saja susah,” ungkapnya saat ditemui awak media ini.
Mengapa Warga Begitu Marah. Karena adanya Ketidak adilan Sosial, Masyarakat merasa wajib pajak kecil dikejar-kejar, sementara lubang-lubang kebocoran anggaran belum ditutup maksimal.
Layanan Publik Loyo.. Pajak yang dibayarkan dirasa tidak sebanding dengan kualitas fasilitas umum yang diterima masyarakat di daerah.
Krisis Empati. Kebijakan tarif baru yang muncul di tengah lesunya ekonomi dianggap sebagai langkah yang “mati rasa” terhadap penderitaan rakyat.
Dampak yang Mengintai Jika gerakan ini terus membesar, stabilitas pendapatan daerah terancam goyah. ujarnya.
Pihak YALPK “Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen” mendesak pemerintah provinsi dan pusat untuk segera melakukan dialog terbuka, bukan sekadar memberikan ancaman sanksi yang justru bisa memicu perlawanan lebih masif.
Reporter : Aditya
