Lpk | Jawa Timur – Jika ada kelompok yang paling santai menghadapi isu penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mungkin jawabannya adalah para siswa. Bagi sebagian anak sekolah, makan siang gratis memang menyenangkan, tetapi bukan sesuatu yang membuat mereka turun ke jalan melakukan demonstrasi.
Sebaliknya, pihak yang terlihat paling cemas justru para mitra pelaksana program, investor dapur, pemasok bahan pangan, hingga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka telah menanamkan modal besar demi memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Di sinilah ironi kebijakan publik Indonesia tampak begitu nyata. Program diluncurkan dengan semangat besar dan promosi yang masif. Namun ketika muncul persoalan tata kelola, isu korupsi, atau wacana evaluasi dan penghentian, pihak yang pertama kali merasakan dampaknya adalah mereka yang berada di lapangan.
Ketidakpastian yang Menimbulkan Kecemasan Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh aksi protes sejumlah mitra MBG di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka mengaku telah mengeluarkan dana besar untuk renovasi bangunan, pembelian peralatan dapur industri, pengadaan kendaraan distribusi, hingga perekrutan tenaga kerja.
Sebagian bahkan memanfaatkan pinjaman bank dan sumber pembiayaan lainnya dengan keyakinan bahwa program tersebut akan berjalan secara berkelanjutan. Ketika terjadi perubahan kebijakan yang dianggap mendadak, muncul kekhawatiran mengenai nasib investasi yang belum kembali serta keberlangsungan usaha yang telah dibangun.
Di beberapa daerah, mitra MBG juga mengeluhkan ketidakjelasan komunikasi dan perubahan skema pembiayaan yang dinilai dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai. Akibatnya, bukan hanya aspek bisnis yang terganggu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi kebijakan negara.
Membaca MBG dengan Habermas dan Bourdieu, Dalam perspektif teori kritis Jurgen Habermas, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan program makan gratis. Masalah utamanya adalah hubungan antara negara dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Negara hadir membawa program besar dengan logika administratif dan target-target politik tertentu. Masyarakat kemudian diajak menjadi mitra pelaksana. Namun ketika kebijakan berubah, masyarakat sering kali hanya menjadi pihak yang menerima konsekuensi tanpa ruang dialog yang memadai. Komunikasi yang seharusnya bersifat partisipatif berubah menjadi komunikasi satu arah.
Sementara itu, Pierre Bourdieu membantu menjelaskan mengapa kegelisahan para mitra begitu besar. Mereka tidak hanya mempertaruhkan modal ekonomi berupa uang dan aset, tetapi juga modal sosial dan modal simbolik.
Kepercayaan kepada negara menjadi dasar keputusan mereka untuk berinvestasi. Mereka membangun jaringan, mengajak warga sekitar bekerja, menyewa gedung, membeli peralatan, dan membentuk ekosistem usaha baru. Ketika kepastian kebijakan terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya keuntungan finansial, tetapi juga kredibilitas dan kepercayaan sosial yang telah dibangun.
Jangan Bunuh Ekosistem karena Ulah Segelintir Orang, Fenomena menarik dari polemik MBG adalah bahwa suara protes justru lebih banyak datang dari para mitra dibandingkan siswa penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak program pemerintah, kelompok yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan sering kali bukan penerima manfaat langsung, melainkan pelaku ekonomi yang menopang pelaksanaan program tersebut.
Padahal, MBG merupakan salah satu program prioritas nasional dengan nilai anggaran yang sangat besar dan melibatkan ribuan pelaku usaha di berbagai daerah. Karena itu, setiap perubahan desain program memiliki konsekuensi ekonomi yang luas.
Jika memang ditemukan praktik korupsi, maka yang harus ditindak adalah pelaku korupsinya. Jika terdapat dapur yang tidak memenuhi standar, maka dapur tersebut yang harus dievaluasi. Jika terdapat celah dalam tata kelola, maka sistem pengawasannya yang harus diperbaiki.
“Jangan sampai logika yang digunakan justru menyerupai tindakan membakar lumbung hanya karena ada tikus di dalamnya”.
Kepastian adalah Menu Utama Bagi siswa, MBG mungkin hanya berarti sepiring makan siang. Namun bagi para mitra, program ini adalah cicilan bank, gaji karyawan, investasi usaha, dan harapan masa depan.
Karena itu, yang paling dibutuhkan saat ini bukan sekadar klarifikasi, melainkan kepastian kebijakan. Sebab ketika negara gagal memberikan kepastian, yang tersisa hanyalah menu yang paling sering tersaji dalam birokrasi Indonesia, ketidakpastian dengan lauk kebingungan.
Ditulis – Disusun Oleh : H. Etar
