Lpk | Jombang – KIP ( Kartu Indonesia Pintar.) yang berada di Sekolah SDN Kepatihan Jombang, mendapatkan 30 siswa tersebut secara bertahap. Dan untuk tahun depan sudah sesuai Desil yang telah di tentukan oleh Pemerintah Pusat.
Kartu ini merupakan tanda pengenal atau identitas bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan melalui program pemerintah yaitu PIP (Program Indonesia Pintar).
Sedangkan untuk Dalam konteks sosial dan kebijakan di Indonesia, desil digunakan oleh pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga dari peringkat terendah hingga tertinggi yakni Desil 1 – Desil 4 menjadi Kelompok masyarakat kurang mampu hingga rentan miskin (prioritas utama penerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT).
Kemudian untuk Desil 5 – Desil 7 untuk Kelompok masyarakat menengah bawah hingga menengah dan Desil 8 – Desil 10 Kelompok masyarakat yang lebih mapan hingga sangat kaya.
Penentuan desil ini tidak hanya dihitung dari pendapatan saja, melainkan gabungan dari kondisi rumah, kepemilikan aset, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga jumlah tanggungan keluarga.
Kepala Sekolah SDN Kepatihan Damayanti S.Pd.menuturkan Kami dari lembaga sekolahan Dasar kami mendapat 30 Siswa atau Siswi sesuai ketentuan yang diajukan ke Pemerintah Pusat melalui tahapan mekanisme yang telah di tentukan.
” Perihal KIP ini semua berhak mendaptaknnya bahkan kami setiap tahun mengajukan dan kebetulan hanya mendapatkan 30 akan tetapi secara bertahap”. Tutur Damayanti ke awak media saat di Konfirmasi, Jum’ at ( 12/11/26).
Tahan Pencairan KIP ada 13 Tahap Pertahap mencapai 30 Siswa Siswi yang mendaptkannya dan untuk nilainya kelas 1 mendapatkan Rp. 225.000, sedangkan Kelas 2 sampai 6 mendapatkan di kisaran Rp. 450.000,. Kata Kepala Sekolah SDN Kepatihan.
Bukan tanpa alasan, pengajuan tersebut berdasarkan 2 kemungkinan yakni antara layak atau tidak layak berdasarkan Kartu Keluarga, berdasarkan data yang baru Per Agustus 2026 ini , sudah menggunakan Desil yang ditentukan dari Dinas Sosiol Pemerintah Daerah serta sudah melalui prosedur pendataan dari BPS setempat untuk di ajukkan di Pemerintah Pusat, Terangnya.
Tidak hanya itu, Keterangan dari Kepala Sekolah pihaknya menjelaskan bahwa data anak yang mendapatkan KIP pasti muncul, jika tidak ada kita mengajukkan kembali berdasarkan mekanisme berbagai tahap. Serta di mungkinkan untuk mendapatkan keterangan dari pemerintah Desa dan diajukan kembali ke Dinas Sosial Pemerintah Daerah, Jelas Damayanti.
“Disisi lain untuk Siswa Didik yang berprestasi atau kurang mampu kita tidak bisa membedakannya karena mangacu pada Kurikulum Merdeka ( Tidak Boleh di bedakkan ). Akan tetapi kami dari pihak lembaga serta Pemerintah Desa secara Pribadi kami memberikan Hadiah untuk yang Prestasi dan Kurang mampu.
Harapan kami, Karena KIP sudah tidak berdasarkan NIS ( Nomor induk Siswa ) dan mengacu pada Desil untuk tahun depan dari hal tersebut berupaya semaksimal mungkin Siswa atau Siswi untuk diajukan kembali supaya bisa mendapatkannya, Tandasnya.
Reporter : Yantie
