Lpk | Jakarta – Urgensi penegakan integritas dan standarisasi profesi hukum kembali disorot tajam menyusul dinamika sistem kelembagaan advokat di Indonesia. Di tengah realitas perpecahan organisasi yang mengarah pada sistem banyak wadah (multibar), gagasan unifikasi Dewan Kehormatan Etik Advokat menjadi solusi mutlak berbasis kepastian hukum guna menjaga marwah profesi mulia (officium nobile).
Pernyataan strategis tersebut kembali ditegaskan oleh tokoh hukum nasional, Haji Etar. Ia memandang bahwa meskipun lanskap organisasi advokat saat ini bergerak dalam koridor multibar, sistem pengawasan dan penegakan kode etiknya wajib bersifat tunggal (single bar) demi menghindari standar ganda pengadilan profesi.
Titik Temu UU No. 18 Tahun 2003 dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Secara historis, tata kelola profesi advokat di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 28 UU Advokat tersebut, awalnya dirancang sebuah konsep wadah tunggal (single bar) bagi organisasi profesi yang memegang kewenangan penuh mulai dari pengangkatan, pendidikan khusus profesi, hingga pengawasan dan penegakan kode etik melalui Dewan Kehormatan Organisasi.
Namun, seiring berjalan waktu, terbit sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seperti Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 dan perkembangannya yang memberikan tafsir konstitusional baru sehingga membuka keran sistem multibar (kehadiran lebih dari satu organisasi advokat).
Konsekuensi logis dari era multibar ini memunculkan tantangan baru yang krusial, lemahnya kontrol kualitas penegakan etik. Ketika masing-masing organisasi memiliki Dewan Kehormatan sendiri tanpa adanya standarisasi lintas wadah, celah hukum pun terbuka lebar. Oknum advokat yang dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian oleh satu organisasi kerap kali dapat berpindah dan berlindung di bawah naungan organisasi advokat lainnya dengan mudah.
Menanggapi kompleksitas yuridis tersebut, Haji Etar menilai bahwa unifikasi Dewan Kehormatan Etik Advokat merupakan harga mati yang mendesak untuk segera direalisasikan, baik melalui revisi undang-undang maupun kesepakatan kolektif nasional antar-organisasi.
Agar lembaga pengawas etik ini benar-benar independen dan berwibawa, Haji Etar mengusulkan agar komposisi keanggotaannya tidak dimonopoli oleh unsur internal organisasi advokat semata. Dewan Kehormatan tunggal ini harus bersifat lintas sektoral dengan melibatkan perwakilan yang komprehensif.
”Dewan kehormatan ini harus terdiri dari unsur yang komprehensif dan independen. Selain perwakilan dari unsur advokat itu sendiri, di dalamnya perlu melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, hakim, jaksa, serta kalangan akademisi dan tokoh masyarakat sipil,” tegas Haji Etar.
Pelibatan elemen penegak hukum eksternal (hakim, jaksa, penyidik kepolisian, dan unsur TNI), institusi pemerintah, hingga akademisi dan masyarakat sipil dinilai akan menciptakan sistem checks and balances yang efektif. Kehadiran akademisi dan publik juga akan menjamin masuknya perspektif keilmuan serta keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan masyarakat pencari keadilan.
Melalui unifikasi sistem etik berbasis kepastian hukum ini, marwah profesi advokat sebagai bagian integral dari catur wangsa penegak hukum diharapkan dapat diselamatkan dari degradasi kualitas dan krisis kepercayaan publik.
Reporter : Aditya
