​Cegah Kriminalisasi Profesi, H. ETAR Dorong Mekanisme Clearing House Etik Berbasis Komparasi Global

oleh -18 Dilihat
oleh
banner 468x60

Lpk | Sidoarjo –  Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPC PERADI SAI) Sidoarjo Raya mendesak penguatan garis batas yang tegas antara pelanggaran kode etik profesi advokat dengan tindak pidana murni dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Desakan ini disampaikan menyusul tingginya kerentanan kriminalisasi terhadap advokat saat menjalankan tugas pembelaan hukum melalui tafsir luas delik perintangan penyidikan (obstruction of justice).

​Ketua DPC PERADI SAI Sidoarjo Raya, Haji Edy Rudyanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa perlindungan imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juncto Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XI/2013 kerap tergerus dalam praktik penegakan hukum di lapangan, terutama di tengah masa transisi implementasi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).

banner 336x280

​”Kemandirian profesi advokat adalah perisai hak konstitusional warga negara untuk memperoleh peradilan yang jujur dan adil (fair trial), bukan sekadar hak istimewa pribadi. Tanpa protokol pemeriksaan etik pendahuluan yang mengikat aparat penegak hukum, langkah strategis pembelaan hukum di dalam maupun di luar persidangan sangat rawan ditarik ke ranah pidana,” ujar Haji Edy Rudyanto dalam keterangan resminya di Kantor Hukum Gedung Graha, Sidoarjo, Minggu (15/11/2026).

​Berdasarkan kajian perbandingan hukum yang dilakukan DPC PERADI SAI Sidoarjo Raya terhadap negara maju maupun negara berkembang berbasis keadilan substantif, pemisahan yurisdiksi etik dan pidana telah diterapkan secara ketat sebagai standar demokrasi hukum:

​Amerika Serikat (Self-Regulation & Crime-Fraud Exception): Di bawah pengawasan State Bar Association yang merujuk pada ABA Model Rules of Professional Conduct, kerahasiaan klien-advokat (Attorney-Client Privilege) dilindungi secara mutlak. Penegak hukum tidak dapat menembus hak imunitas tersebut kecuali terbukti di hadapan hakim adanya Crime-Fraud Exception, yakni ketika jasa hukum digunakan secara aktif untuk merencanakan tindak pidana baru atau menyembunyikan bukti fisik.

​Jepang (Otonomi Tunggal & Hak Tolak Mutlak): Melalui Japan Federation of Bar Associations (Nichibenren) serta Pasal 134 KUHP Jepang, advokat memiliki hak tolak mutlak (right to refuse testimony and seizure) atas dokumen dan kesaksian klien. Pemidanaan hanya berlaku bagi kejahatan umum yang berdiri sendiri, seperti penyuapan aparat peradilan atau pemalsuan akta autentik.

​Afrika Selatan (Transformative Constitutionalism): Melalui Legal Practice Act 28 of 2014, Legal Practice Council (LPC) bertindak sebagai gerbang utama (gatekeeper) untuk menilai dugaan malpraktik profesi sebelum proses hukum lain berjalan, guna menjamin prinsip access to justice.

​Malaysia (Pemisahan Disiplin dan Pidana): Berdasarkan Legal Profession Act 1976, Malaysian Bar Council dan Disciplinary Board memisahkan secara tegas antara pelanggaran disiplin profesi (professional misconduct) dengan tindak pidana, serta menjamin imunitas penuh advokat dalam ruang sidang (absolute privilege).

​Menyikapi praktik terbaik internasional tersebut, Ketua DPC PERADI SAI Sidoarjo Raya bersama jajaran pengurus, termasuk Sekretaris DPC Moch Choiri, S.H., M.H., M.Kn. dan Bendahara DPC Purwanto, S.H., mengajukan tiga rekomendasi strategis bagi pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia:

​1. Penerapan Protokol Clearing House Etik: Setiap laporan atau dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesi advokat wajib terlebih dahulu diuji oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur “iktikad baik”.

​2. Akomodasi dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP): Memasukkan norma perlindungan legal professional privilege serta larangan penyitaan dokumen strategi pembelaan klien secara eksplisit dalam KUHAP baru.

​3. Sinergi Antar-Penegak Hukum (Catur Wangsa): Membangun kesepahaman bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, dan Organisasi Advokat agar instrumen hukum pidana ditempatkan secara proporsional sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) apabila ditemukan niat jahat (mens rea) untuk melakukan kejahatan murni di luar fungsi pembelaan.

​”Keadilan substantif hanya dapat terwujud apabila kedudukan penuntut dan pembela berada dalam keseimbangan (equality of arms). Jika advokat bekerja di bawah bayang-bayang ancaman pemidanaan saat membela kliennya, maka hak masyarakat pencari keadilanlah yang sesungguhnya sedang dikorbankan,” pungkas Haji Edy Rudyanto.

Reporter : Aditya

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.